Beritapelabuhan.com Berita Pelabuhan, Pemerintahan dan Berita Gresik Terupdate
Related Articles
Tantangan dunia kerja ke depan bisa semakin sulit, bersamaan dengan masuknya era yang lebih berkembang maju. Yaitu, disebut dengan era 4.0 (four point zero).
Nah, di dalam menghadapi kondisi demikian pemerintah harus mempersiapkannya. Selain itu, juga perlu mendapatkan dukungan banyak pihak. Salah satunya adalah Federasi Serikat Pekerja Maritim Indonesia-Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSPMI-KSPSI).
Direktur Kelembagaan dan Kerjasama Hubungan Industrial Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), Aswansyah mengatakan, pihaknya sudah melangkah untuk menghadapi perkembangan zaman. Program jangka pendeknya adalah merevitalisasi Balai Latihan Kerja (BLK). Mulai dari sarana dan prasarana (sarpras), kompetensi instruktur, kualitas pelaksanaan workshop maupun komponen yang lain untuk menjawab tantangan ke depan. “Itu semua sudah kami lakukan,” tandasnya, saat menghadiri agenda Rapat Kerja Nasional (Rakernas) FSPMI-KSPSI di Hotel Pasifik, Surabaya siang tadi (03/11/2018).
Misalnya dalam ketentuan syarat peserta di BLK. Kini calon peserta yang ingin menambah kompetensi, tidak harus lulusan sarjana. Bahkan, syarat batas usia maksimal 35 tahun pun dihapus.
“Itu kalau tidak dihapus, bagaimana dengan teman-teman yang bekerja dan usianya sudah 35 tahun ke atas? Mereka pasti tidak akan bisa masuk ke dalam kegiatan di BLK untuk meningkatkan kompetensinya,” terang dia.
Begitu juga di Kementerian Perindustrian. Menurutnya, sudah membuat suatu konsep terkait pendidikan kejuruan. “Jadi pemerintah dengan presiden Jokowi ini, rencananya tahun 2019 untuk anggaran pendidikan akan bertambah dan mengarah ke peningkatan SDM (Sumber Daya Manusia). Dari penambahan ini nanti akan diberikan ke BLK-BLK,” ujarnya.
Dia pun berharap, rakernas FSPMI-KSPSI dapat menghasilkan program inovatif dan kreatif. Sehingga bisa selaras untuk menjawab tantangan era industri 4.0.
Ketua Umum FSPMI-KSPSI, H. Sutrisno, S.H menegaskan, pihaknya akan menciptakan ciri tersendiri untuk serikat pekerja. Yaitu, serikat pekerja bukanlah tukang demonstrasi.
“Tapi serikat pekerja bisa sejalan dengan pemerintah. Apapun kebijakan pemerintah yang baik untuk para pekerja akan dilaksanakan, meski hal itu juga menjadi tantangan,” paparnya.
Kemudian dalam menjawab tantangan dunia kerja ke depan, pihaknya sepakat dengan pemerintah. Peningkatan SDM. “Saya lebih mengutamakan kepada kebijakan pemerintah, yaitu peningkatan SDM,” menurutnya.
Ketua FSPMI-KSPSI PD Jatim, Kapten H. Hariyono, S.E., M.M menambahkan, bahwa FSPMI ke depan harus bisa lebih mandiri. Hal itu sesuai tema yang diusung dalam rakernas. “Kepedulian ini tidak hanya terhadap serikat buruh saja, tapi juga kepada para nelayan. Mudah-mudahan perjuangan ini bisa berhasil,” harapnya.
Adapun diketahui, tema yang diusung adalah ‘penguatan existensi kemandirian organisasi berbasis kemitraan strategi pada sektor maritim, pelabuhan, masyarakat nelayan dan pesisir serta pelaut Indonesia menuju sukses 2019’. Nampak hadir juga perwakilan dari Kementerian Perindustrian, BPJS serta para pejabat lainnya. (har)
