Suasana rapat membahas rekomendasi DPRD Gresik terhadap RKPD tahn 2025. (Foto: Suharno)

DPRD Gresik Beri Dua Rekomendasi Penting di RKPD Tahun 2025

BERITAPELABUHAN.COM, Terhadap rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Gresik tahun 2025, ada dua rekomendasi penting yang diberikan oleh DPRD Gresik. Yakni, rekomendasi tentang penyelenggaraan pemerintahan dan rekomendasi capaian target indicator kinerja utama.

Untuk rekomendasi penyelenggaraan pemerintahan ada 3 poin. Sedangkan rekomendasi capaian target kinerja utama ada 6 poin. Hal tersebut dibahas oleh pimpinan DPRD Gresik bersama ketua-ketua fraksi, Kamis (01/02/2024).

“Gambaran atas aspirasi pembangunan daerah yang dihasilkan dari forum reses, rapat dengar pendapat (RDP) maupun kunjungan kerja DPRD Gresik selama tahun 2023, menunjukkan kondisi yang bisa dikonversi menjadi tantangan pemerintah daerah di tahun 2025,”ujar Bustami Hazim yang mewakili F-PKB DPRD Gresik kepada awak media setelah rapat dengan pimpinan DPRD Gresik.

Adapun tiga poin rekomendasi penyelenggaraan pemerintahan yakni peningkatan kapasitas sumberdaya manusia (SDM), peningkatan kemampuan fiscal daerah serta percepatan implementasi program Nawa Karsa dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025.

“Peningkatan kapasitas SDM aparatur daerah dilakukan guna meningkatkan pelayanan public pada masyarakat. Peningkatan kedisiplinan aparatur daerah melalui penertiban dan penindakan mutlak diperlukan demi mendukung reformasi birokrasi di Kabupaten Gresik,” tandasnya.

Selain itu, sambung politisi yang mewakili Pulau Bawean ini, transparansi pada seleksi dan promosi aparatur daerah dan desa harus dilakukan. Karena, aparatur yang berkualitas akan berpengaruh pada kinerja pelayanan pemerintah.

“Sehingga meningkatkan indeks reformasi birokrasi,” imbuh dia.

Untuk rekomendasi peningkatan kemampuan fiscal daerah, lanjut Bustami, kemampuan kekuatan keuangan daerah yang kuat sangat diperlukan dalam membiayai seluruh program pembangunan yang pro poor.

“Kabupaten Gresik yang merupakan salah satu daerah industri, memiliki potensi yang sangat besar dalam memperkuat keuangannya. Sehingga, mengurangi ketergantungan dari pemerintah pusat melalui skema transfer. Pemkab Gresik harus menggali PAD (pendapatan asli daerah-red) untuk menyokong keberhasilan Nawa Karsa,” urai dia.

Komposisi belanja daerah, lanjut Bustami, harus didasari pada prinsip efesiensi dan efektifitas serapan belanja daerah, khususnya pada standar pelayanan maksimal (SPM) pendidikan dan kesehatan.

“Selain itu, belanja daerah harus memperhatikan pemenuhan infrastruktur daerah yang berhubungan langsung dengan aktifitas masyarakat,” beber dia.

Ditambahkan, tahun 2025 menjadi tahun akhir Nawa Karsa dan RPJMD yang seharusnya menjadi fokus penyelenggaraan pemerintahan.

“Nawa Kars yang diintegrasikan dengan program-program pembangunan daerah, masih menyisakan masalah. Baik sisi realisasi pembangunan maupun dampak bagi masyarakat,” tandas dia.

Untuk 6 poin rekomendasi capaian target kinerja utama yakni indeks reformasi birokrasi, indeks daya saing daerah, pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia, tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka. Adv

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *