Beritapelabuhan.com Berita Pelabuhan, Pemerintahan dan Berita Gresik Terupdate
Related Articles
BERITAPELABUHAN- GRESIK – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gresik, Jawa Timur siap mengadopsi sistem penanganan kemiskinan di Kabupaten Banyuwangi. Anggaran pemulihan ekonomi melalui pemberdayaan UMKM, pemberian bantuan permodalan hingga memberikan perhatian kepada anak keluarga korban Covid-19.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gresik, Nur Saidah, didampingi Anggota Komisi IV Musa mengatakan, meski dijuluki Kota Industri tapi angka kemiskinan Gresik masih tinggi.
Menurut data Dinas Sosial, angka kemiskinan di Kabupaten Gresik pada tahun 2020 berada di kisaran 12,40 persen. Jumlah ini lebih tinggi dibanding rata-rata angka kemiskinan di Jatim sebesar 11,09 persen.
“Untuk itu, kami belajar ke DPRD Banyuwangi bersama teman-teman wartawan, bagimana strateginya mengentas kemiskinan, sehingga kemiskinan di Kabupaten Gresik bisa turun. Selain pemerintah, peran dewan sangat vital dalam merumuskan program dan harus didukung teman-tema wartawan,” kata Nur Saidah, yang juga anggota Fraksi Gerindra, Jumat (25/2/2022).
Menurut Nur Saidah, DPRD Kabupaten Gresik mendukung anggaran pemulihan ekonomi melalui pemberdayaan UMKM, pemberian bantuan permodalan dan memberikan perhatian kepada anak keluarga korban Covid-19.
“Ini bertujuan fokus kita pada pertumbuhan ekonomi, dan penurunan kemiskinan. Jadi, kita siap adopsi keberhasilan dari Banyuwangi,” tuturnya.
Sementara, Ketua Komunitas Wartawan Gresik Syuhud Almanfaluty mengatakan, saat ini angka kemiskinan di Gresik masih tinggi. Untuk itu, harus ada program yang bisa membuat kemiskinan teratasi.
Melalui studi banding ke Kabupaten Banyuwangi ini, diharapkan ada program yang bisa diadopsi. Utamanya, strategi dalam menurunkan angka kemiskinan.
“Kami siap berkolaborasi membantu pemerintah, angka kemiskinan di Gresik ini masih dua digit bahkan diatas angka rata-rata nasional yakni 11 sampai 10 persen nasional,” terangnya.
Sementara Wakil Ketua DPRD Kabupaten Banyuwangi Michael Edy Hariyanto mengatakan, selama ini antara DRPD dengan Bupati Banyuwangi terjalin kolaborasi dengan baik.
“Intinya ya kolaborasi dan koordinasi. Bu Bupati kita sangat enerjik, bersama dewan langsung turun ke masyarajat melihat program, agar bisa dilaksanakan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” kata Michael Edy.
Menurut Michael Edy, menurunya angka kemiskinan merupakan efek dari kebijakan branding Banyuwangi yang terus dilakukan hingga banyak investor tertarik menanamkan modal.
Dari investasi tersebut lebih banyak industri pariwisata. Sehingga pengangguran di desa-desa teratasi. Kemudian, pendataan juga menjadi hal yang paling penting dalam problem kemiskinan.
“Banyuwangi panda era Pak Anas hingga dilanjutkan saat ini, branding pengenalan daerah sangat bagus, sehingga banyak investasi masuk ke Banyuwangi,” imbuhnya.
Michael menyebut, dalam pemulihan ekonomi pemerintah daerah juga memiliki gerakan ‘Banyuwangi Rebound’. Program ini pun langsung direspon cepat oleh para wakil rakyat.
“Banyuwangi Rebound sendiri berangkat dari tantangan dan optimisme Bu Bupati. Sehingga, angka kemiskinan tercatat terendah di Jatim,” katanya. (har/Adv)
