Perjuangkan Kesetaraan, RUU Pesantren Jamin Nasib Santri

Harapan kesetaraan pesantren seperti pendidikan formal lainnya sedang diusulkan mendapat kepastian Undang-undang (UU). Saat ini prosesnya masih tahap Rancangan Undang-undang (RUU), yang sudah masuk di dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR RI.

Hal itu disampaikan langsung oleh Anggota DPR RI, Jazilul Fawaid, saat memberikan sosialiasi RUU tentang Pesantren dan Pendidikan Keagamaan di Kabupaten Gresik, Senin tadi (05/11/2018). Sejumlah tokoh masyarakat dan Anggota DPRD Gresik dari Fraksi-PKB pun hadir. Termasuk Ketua DPC PKB, Mohammad Qosim didampingi Sekretarisnya, Imron Rosyadi.

Menurut Jazil, semangat kelahiran RUU tentang pesantren untuk memperjuangkan nasib pendidikan keagamaan. Khususnya para santri yang mencari ilmu di lingkungan pesantren.

“Arah konkritnya ke depan, para lulusan pesantren bisa disetarakan seperti lulusan pendidikan formal. Karena selama ini mereka yang sudah bertahun-tahun menuntut ilmu di pesantren tapi tidak mendapatkan ijazah,” katanya.

Dengan adanya pengakuan atau penyamaan kesetaraan melalui ijazah, maka nasib para santri lebih terjamin. Mereka bisa mendapatkan hak-hak yang sama, khususnya dalam berkarir.

Upaya kesetaraan lainnya adalah sektor anggaran. Konsep di dalam RUU, pesantren harus didukung anggaran sekitar Rp 4 triliun. Rinciannya dalam bentuk dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) Rp 500 ribu pertahun setiap santri, insentif ustadz atau kiai Rp 3 juta pertahun dan biaya operasional pesantren Rp 20 juta pertahun.

“Saat ini alokasi untuk pesantren hanya 1,8 persen atau Rp 875 miliar per tahun,” lanjut Anggota DPR RI daerah pemilihan (dapil) Gresik-Lamongan tersebut.

Intinya, di dalam RUU nanti akan menaikkan posisi pesantren dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga bisa menjadi setara dalam segi kelulusan maupun anggaran.

Ketua DPC PKB Gresik, Mohammad Qosim berharap, RUU tentang Pesantren dan Pendidikan Keagamaan bisa disepakati menjadi UU. Menyusul adanya perbedaan cara pandang terkait tata bahasa penulisan, sepertinya bukan menjadi permasalahan serius.

Secara tekhnis perbedaan itu bisa disesuaikan. Asalkan tujuan utama kelahiran RUU masih sesuai dengan harapan. Yaitu, sebuah kesetaraan. “Kalau RUU ini goal, tentu akan menjadi kejayaan bagi warga nahdliyin dan juga PKB. Mohon dukungan dari semua pihak, agar RUU ini bisa segera disepakati dan disahkan menjadi Undang-undang,” imbuh Qosim, yang juga menjabat sebagai Wakil Bupati (Wabup) Gresik. (nul/har)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *