DPRD Siap Bekerja Lebih Maksimal Untuk Masyarakat Kabupaten Gresik

Memasuki tahun 2017 DPRD Kabupaten Gresik Kembali melakukan Agenda Jumpa Pers yang di laksanakan di gedung DPRD Kabupaten Gresik tepatnya Diruang komisi B  dan di ikuti oleh kurang lebih 50 awak media Nasional maupun Lokal atau juga koran harian koran mingguan, tabloid maupun media online yang selama ini sudah bekerja sama dengan DPRD Kabupaten Gresik sebagai media patner atau sebagai controller kinerja DPRD Kabupaten Gresik. Pada acara tersebut dari pihak DPRD Kabupaten Gresik dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD H Nur Qolib yang merupakan politisi dari Partai Persatuan Pembangunan dan juga Wakil Ketua Sholihudin yang berasal dari Partai Kebagkitan Bangsa.  Juga di hadiri oleh Sekretaris DPRD Ir. Moch. Najik MM. dan Kabag Humas Sutarmo. SH. MH  “ DPRD Kabupaten Gresik mulai berbenah dengan meluncurkan One Moon Program. Langkah pembenahan dirancang untuk memperbaiki fungsi wakil rakyat, baik di bidang pengawasan, legislasi maupun penganggaran. Terus terang kami akui, fungsi pengawasan masih lemah, ini wajib diperbaiki,” kata Wakil Ketua DPRD Gresik, H Nur Qolib saat jumpa pers

Dikatakan Nur. Qolib, One Moon Program merupakan sebuah komitmen untuk meningkatkan fungsi dan peran DPRD. Program tersebut meliputi evaluasi bulanan kinerja alat kelengkapan serta rencana kerja sebulan ke depan. “Ini yang baru dari kita,” kata Qolib sembari menandaskan jika semua anggota, baik di jajaran sekretariat, AKD dan pimpinan akan melakukan pertemuan berkala. “Ini bisa dikatakan langkah dari titik nol untuk meningkatkan kinerja,”

DPRD Gresik juga memberi ruang untuk melayani pengaduan masyarakat yang selama ini sedikit terpangkas. Caranya dengan pengaturan jadwal rapat internal, dari siang hari menjadi malam hari. “Rapat internal seperti badan kehormatan sudah dilakukan di malam hari. Ini agar siang hari ada waktu lebih banyak untuk melayani pengaduan masyarakat,” katanya.

Lebih lanjut politisi PPP ini juga memaparkan, tahun ini, kunjungan ke daerah menurun, namun kinerja legislasi meningkat. Sebelumnya, dalam evaluasi tahunan, kinerja DPRD Kabupaten Gresik disimpulkan belum berfungsi secara maksimal, terutama dalam pengawasan/kontrol komisi-komisi. Kunjungan ke daerah mengalami penurunan selama tahun 2016 dibanding tahun sebelumnya. Namun fungsi legislasi mengalami kenaikan terutama pembuatan ranperda inisiatif.

Ditambahkan Qolib, sesuai dengan tata tertib DPRD Kabupaten Gresik, No 01 tahun 2014 sebagai tindak lanjut fungsi, tugas dan wewenang DPRD sebagai pembuat kebijakan daerah, fungsi anggaran dan pengawasan, selama tahun 2016 telah membuat sejumlah kegiatan. Rinciannya, rapat paripurna 46 kali, rapat paripurna istimewa 4 kali, rapat komisi A sebanyak 41 kali, komisi B sebanyak 43 kali, komisi C sebanyak 43 kali dan komisi D sebanyak 42 kali.

Di tempat yang sama, Wakil Ketua DPRD Gresik Sholihudin mengatakan, DPRD memiliki peran atau fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Guna melaksanakan peran ini sebenarnya tak mudah. Butuh kemampuan manajerial dan profesionalisme serta adanya akses dari masyarakat untuk menciptakan hubungan yang efektif antara wakil rakyat dengan masyarakat di tingkat daerah pemilihan masing-masing. “Itulah kenapa fungsi reses yang dilaksanakan anggota DPRD sangatlah penting dalam menjaring aspirasi masyarakat,” jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, politisi muda asal PKB ini juga memaparkan sejumlah agenda yang tengah dikerjakan DPRD Gresik. Diantaranya, pembentukan pansus perubahan tata tertib. Pansus memiliki waktu 21 hari untuk melakukan perubahan tata tertib. Masa kerja pansus bisa diperpanjang bila mendesak. Selain itu, DPRD Gresik juga telah membentuk pansus LHP Khusus BPK. Pansus ini sebagai bentuk atau cara wakil rakyat dalam menjalankan fungsi pengawasan. “Pansus telah melakukan uji petik ke beberapa objek yang menjadi temuan BPK,” pungkas wakil rakyat asal Desa Kemangi Kecamatan Bungah ini

Selain memberikan penjelasan tentang kegiatan dan rencana kerja tahun 2017 yang sudah tersusun para wakil ketua DPRD juga menerima masukan dan kritikan dari Para Jurnalis saat itu diantaranya mengemukakan persoalan yang terjadi dimasayarakat namun kurang mendapat perhatian dari kalangan anggota dewan. Seperti persoalan jalur pantura yang sudah mengalami kendala rusak berat dan hampir sudah berberapa bulan berlangsung.  Dan beberapa kritikan dan isu-isu yang terjadi dimsayarakat Kabupaten Gresik. “ Intinya  DPRD Gresik siap menerima masukan dari para jurnalis dan masyarakat agar kinerja dewan akan semakin baik. ,” pungkas dari salah satu wakil rakyat DPRD Kabupaten Gresik. (Har/Adv**)