Beritapelabuhan.com Berita Pelabuhan, Pemerintahan dan Berita Gresik Terupdate
Related Articles
Kehadiran organisasi baru Perkumpulan Pengusaha Bongkar Muat Indonesia (PPBMI) bagi pelaku bisnis di pelabuhan itu bukan untuk menyaingi organisasi yang telah ada selama ini Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI). Namun, justru ia ingin saling melengkapi dalam perjuangan mempertahankan eksistensi perusahaan bongkar muat yang kian terancam eksistensinya.
“Kehadiran kami sebagai organisasi profesi bisnis di pelabuhan ini untuk memperjuangkan hak dan pengusahaan bongkar muat di pelabuhan. Selama ini, pengusahaan PBM di tanah air ibaratnya “hidup enggan mati pun tak mau” karena tergerus oleh persaingan yang tidak sehat,” kata Ketua Umum DPP PPBMI, Capt. Epyardi Asda M Mar, dalam pidato sebelum pelantikan pengurus PPBMI Indonesia bagian tengah masa bakti 2018-2023, di Surabaya, Kamis (11/1).
Dalam kesempatan itu dikukuhkan pengurus DPW PPBMI Makassar, Lampung, Jatim, Kalsel-Teng dan Bali, serta 12 DPC PPBMI yakni Cilacap, Brondong, Gresik, Pacitan, Probolinggo, Banyuwangi, Kalianget, Celukan Bawang, Kota Baru, Tanah Laut, Pangkalan Bun dan Sampit.
Acara pelantikan dihadiri dari beberapa instansi, Dinas Perhubungan Jatim, Kadin Jatim, Kesyahbandaran Pelabuhan Kelas Utama Tanjung Perak, Otoritas Pelabuhan Kelas Utama Pelabuhan Tanjung Perak, Pelindo III, serta Asosiasi Kepelabuhanan Tanjung Perak.
Dikatakan Epyardi, di era global dengan dibukanya kran ekonomi internasional masuknya asing yang akan menguasai pasar di tanah air. “Ini fakta, bahwa di Jakarta sudah banyak pangsa pasar bisnis kepelabuhan dikuasai asing. Disinilah, peran PPBMI nanti akan memperjuangkan hak pengusahaan bisnis bongkar muat,” ujarnya.
Kalau kita berbicara tentang keabsahan dalam berorgnaisasi bisnis ini, sudah tidak perlu diragukan lagi legalitas baik dari Kemen Kum dan Ham maupun pemeritah RI dalam hal ini Kementerian Perhubungan.
“Malahan, Dewan Pengurus Pusat Perkumpulan Pengusaha Bongkar Muat Indonesia (DPP PPBMI) masa bakti 2017-2022 telah dikukuhkan oleh Staf Khusus Menteri Perhubungan Mayjen TNI Mar (Purn) Buyung Lalana mewakili Menhub, Budi Karya Sumadi.
Turut menyaksikan pengukuhan adalah Ketua Komisi V DPR RI, Fary Djemi Francis. Duduk sebagai Ketua Umum PPBMI, Capt. Epyardi Asda dan Sekjen Dikky K. Pengukuhan dilakukan pada 23 Agustus 2017 bertempat di Hotel Mercure Ancol.
PPBMI (Perkumpulan Pengusaha Bongkar Muat Indonesia) terbentuk adalah didasari semangat dari pada para pengusaha bongkar muat Indonesia tentang perkembangan dunia maritim di pelabuhan dalam kegiatan bongkar muat. Saat ini para pengusaha bongkar muat telah merasakan dari hari kehari dan waktu ke waktu akan dapat terdegradasi dari kegiatan pelabuhan.
PPBMI terbentuk adalah dengan semangat yang menyala-nyala para pengusaha bongkar muat. Kemudian semangat tersebut terwujud dengan kesepatakan bersama maka dilaksanakan forum yang dinamakanMusyawarah Nasional (Munas) Pertama PPBMI di Bali pada tanggal 21-22 April 2017.
Di informasikan, Munas I di Bali terpilih secara aklamasi Ketua Umum DPP PPBMI Capt.H Epyardi Asda masa bakti tahun 2017 – 2022. Saat itu juga diputuskan dan dibentuk AD/ART ( Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga). Kemudian disusun kepengurusan DPP (Dewan Pengurus Pusat) PPBMI berjumlah 60 orang pengurus meliputi seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke.
“Pengusaha bongkar muat yang hadir pada saat itu sebagai pengurus diwakili dari beberapa daerah antara lain Sumatera Utara (Belawan), Dumai, Lampung, Banten, Gresik, Surabaya, Probolinggo, Bali, Tanah Laut, Kota Baru, Banjar Masin, Balik Papan, Samarinda, Palu, Pare-Pare, Makassar, Ternate, Monokuwari, Sorong dan Merauke,” kata Epyardi – dengan semangatnya..
Dijelaskannya, dengan terbentuknya PPBMI ini, tidak ada satupun lembaga, asosiasi yang dimusuhi oleh PPBMI di pelabuhan, semua dapat diajak bekerjasama sejalan dengan mendukung aspirasi dari Pemerintah dalam mensukseskan program Tol Laut dan mengurangi biaya logistik secara nasional.
“Terbentuknya PPBMI ini, adalah merupakan kerja keras kita semua dengan rekan-rekan pengusaha bongkar muat. Untuk melanjutkan eksistensi kita kedepan dalam melakukan bisnis usaha bongkar muat di pelabuhan yang dimulai sejak tahun 1970 di seluruh pelabuhan Indonesia,” ujarnya.
Dikatakannya, pada kesempatan itu meminta maaf atas ketidakhadiran Dr Zulkifli Hasan selaku Ketua Umum MPR RI sekaligus Ketua Umum Partai Amanat Nasional yang seyogianya hadir pada acara Pengukuhan Pengurus DPP PPBMI hari ini. Kata, Capt Epyardi Asda bahwa Zulkifli Hasan mendukung sepenuhnya kepengurusan DPP PPBMI masa bakti 2017-2022.
“Sesungguhnya perjuangan kita sebagai pengusaha harus ditekankan kebersamaan, untuk mencapai eksistensi perusahaan bongkar muat. Kita semua tahu bahwa dengan lahirnya Undang-Undang Pelayaran No.17 Tahun 2008 tentang Pelayaran salah satu ayat di Undang-Undang tersebut bisa membuat perusahaan bongkar muat terdegradasi di pelabuhan,” jelasnya.
Lebih lanjut, dikatakannya bahwa sejak tahun 2010 diberlakukannya Undang-Undang Pelayaran No.17 tahun 2018 tersebut, perusahaan bongkar muat, khususnya yang ada di daerah sudah mulai merasakan hal-hal yang tidak mengenakkan. Dimana salah satu pasal mengatakan semua bongkar muat yang ada dipelabuhan sudah dilaksanakan BUMN, BUMD dalam hal ini PT Pelindo.
“Sehingga, tujuan dibentuk PPBMI ini, adalah dalam rangka meningkatkan eksistensi para pengusaha bongkar muat demi mendukung program pemerintah tol laut, PPBMI dibentuk bukan merupakan organisasi tandingan dari APBMI (Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia). Karena anggota PPBMI adalah juga anggota APBMI yang saat ini masih membayar iuran keanggotaan nya. Dan PPBMI telah terdaftar di Departemen Hukum dan HAM,” katanya.
Menurut catatan dari komisi V DPR RI bahwa logistik performance indeks Indonesia saat ini mengalami penurunan jika dibandingkan denganThailand jauh tertinggal. Demikian juga pada tahun 2014 posisi Indonesia rangking 53 jauh tertinggal dengan Malaysia pada posisi rangking 25 dan Singapura rangking 12.
“Kami berharap dengan terbentuknya PPBMI ini, nantinya para pengusaha bongkar muat diseluruh Indonesia dapat memberikan masukan-masukan, melalui PPBMI kepada komisi V DPR RI terkait dengan bongkar muat di dalam pelabuhan,” katanya.
Dikatakan Efryadi, bahwa Kementerian Perhubungan menyambut baik atas lahirnya organisasi baru PPBMI. Pemerintah dalam hal ini, tidak pernah membanding-bandingkan siapa anak kandung atau anak tiri. Namun bagaimana dalam pelabuhan perusahaan bongkar muat itu menjadi satu aspek penguatan untuk mendukung pemerintah dalam program tol laut sebagai negara maritim.
“Dengan kehadiran PPBMI ini, aktivitas dan konektivitas bongkar muat di Indonesia menjadi semakin baik dan mampu berkompetisi dengan negara lain. Karena saat ini kinerja logistik Indonesia masih dibawah negara tetangga kita seperti Singapura, Thailand dan Malaysia,” Katanya.
Untuk itu, agar dapat mencapai kinerja logistik nasional yang meningkat, kita akan melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelabuhan dan stakeholder. “ Diharapkan dengan pengukuhan pengurus DPP, DPW dan DPC PPBMI, ini semakin bermanfaat bagi para anggotanya dan tentunya memberikan kontribusi kepada seluruh masyarakat Indonesia,” katanya. (har/gus)
